Jokowi meminta agar jaringan internet Palapa Ring terkoneksi dengan kediaman warga

 Presiden Indonesia Jokowi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanfaatkan "Tol Langit" Palapa Ring secara maksimal. Ia juga berharap internet dapat menjangkau rumah orang. Menurut Jokowi, utilitas infrastruktur saat ini baru mencapai 50%. Untuk itu, Chokovi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate memastikan Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai jaringan backbone, tetapi juga harus menjangkau permukiman yang belum ada fasilitas akses internet. Pada acara peluncuran Rencana Konektivitas Digital 2021 di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat, 26 Februari 2026

 “Saya meminta Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memastikan bahwa Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai benteng tulang punggung, juga tidak berhenti di situ, tetapi harus terhubung dengan keluarga.”(Tutur jokowi)'' Jaringan cincin Palapa dirancang untuk mewujudkan telekomunikasi dan akses informasi yang adil, terutama di daerah pinggiran, perbatasan, dan rawan (3T) terluar. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan regional dalam konektivitas digital.

Transformasi digital merupakan solusi strategis yang cepat untuk membawa Indonesia ke masa depan, namun membangun kedaulatan dan kemandirian digital juga sangat penting. Jokowi mengatakan, jaringan ring Palpa harus menjadi fondasi untuk membangun lebih banyak bisnis berbasis internet. Jokowi menambahkan, transformasi digital harus mendorong masyarakat untuk terus menggunakan produk dalam negeri, sehingga tidak hanya menguntungkan pihak luar saja. Transformasi digital harus mendorong TKDN, Memanfaatkan produk dalam negeri dan mendorong agar anak-anak di tanah air sudah menguasai teknologi digital terkini, ”jelas Jokow

Sebagai acuan, Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi pita lebar (broadband) berupa struktur kabel optik yang meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring dilaksanakan di bawah rencana kemitraan publik-swasta (KPS) dan merupakan KPS pertama yang menerapkan rencana pembayaran ketersediaan (AP). Rencana pembayaran ketersediaan diprakarsai oleh Kementerian Keuangan, dan sumber pendanaan access point berasal dari dana donasi Universal Service Obligation (USO)